Kewenangan Desa dan Regulasi Desa

Administrator | 22 Juni 2018 06:58:34 | Perpustakaan Desa | 156 Kali

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang bersistem Village driven development. selengkapnya

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Pengaduan Online

Pengaduan Online

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Komentar Terkini

Wilayah Desa