Desa Tusan

Berikut ini Profil Wilayah Desa Tusan 1. Kondisi Geografis 2. Batas-batas Batas Sebelah Utara : Desa Bakas Batas Sebelah Timur :  Sungai Bubuh/Desa Anjingan Batas Sebelah Selatan:  Desa Banjarangkan Batas Sebelah Barat:  Sungai Melangit/Desa Tulikup 3 Peta Desa Tusan

VISI MISI DESA   Visi  “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Dalam Mencapai Kinerja yang Profesional, Akuntabel dan Terbuka."   Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk menata  Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TUSAN  KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan

Arah dan jalan perubahan menuju desa baru sudah digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa, yang menjadi hak desa, merupakan isu yang hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintaha baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun UU Desa bukan sekadar